Banda aceh-Nagan Raya, Provinsi Aceh, Dr TR Keumangan (TRK), menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 serta Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025–2029.
Kegiatan dibuka Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis 15 Mei 2025.
Wagub Fadhullah memaparkan Rencana Pemerintah Aceh untuk membentuk 6 gugus tugas atau task force berdaya gerak tinggi agar eksekusi program kerja tidak terjebak pada pola “business as usual” atau biasa biasa saja.
Keenam gugus tugas itu kata Wagub meliputi Task Force Pengetasan Kemiskinan dan Stunting, kedua, Task Force Penguatan Birokrasi dan Good Governance.
“Selanjutnya yang ketiga adalah Task Force Percepatan Investasi dan Industri, keempat adalah Task Force kemandirian pangan dan pengurangan defisit antar daerah,” ujar Fadhlullah.
“Kemudian, Task Force Pengembangan Pariwisata Halal dan terakhir Task Force Kemandirian Fiskal Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi,” tambahnya.
Wagub juga menyampaikan harapannya agar pada momentum RKP Nasional nanti Pemerintah Pusat dapat menambah sejumlah Proyek Strategis Nasional atau PSN di Aceh.
“Kami berharap anggota DPR dan DPD RI yang mewakili Aceh agar ikut memperjuangkan hak Aceh di tingkat nasional,” kata Fadhlullah.
Wagub mengaku jika anggaran fiskal di Aceh masih didominasi dari dana yang ditransfer pusat sehingga pertumbuhan ekonomi Aceh pun sangat tergantung pada anggaran pemerintah daerah.
Oleh sebab itu, Wagub Aceh kembali mengharapkan dukungan semua pihak agar draft revisi UUPA tentang perpanjangan dana Otsus Aceh dapat disetujui dan disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah Pusat.
Sementara itu, Bupati Nagan Raya, TR Keumangan, menyambut baik pelaksanaan forum strategis ini.
Menurutnya, partisipasi aktif dari pemerintah kabupaten/kota dalam proses perencanaan pembangunan sangat krusial untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah terakomodasi dalam dokumen perencanaan provinsi.
“Musrenbang RKPA dan Forum Konsultasi Publik RPJMA adalah ruang penting untuk menyampaikan usulan, masukan, serta memperkuat sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi,” sebut TRK.
Ia menambahkan Pemkab Nagan Raya sangat berkepentingan agar prioritas pembangunan provinsi ke depan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat Nagan Raya.
“Khususnya dalam bidang infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal,” ujar TRK.[]
